LAPORAN KAPITA SELEKTA PERIKANAN TANGKAP

Laporan Kapita Selekta Perikanan Tangkap

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PSDKP DALAM PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

          Disusun Oleh:

NUR ASMA

    1611103010008

                          Kelompok: I (Satu)

                            JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

BANDA ACEH

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya, penulis dapat menyusun “laporan praktikum kapita selekta perikanan tangkap. laporan ini merupakan bukti bahwa saya melaksanakan praktikum .

Dalam penyusunan laporan ini tentunya tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

 penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan laporan ini namun penulis mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam laporan  ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan ataupun tambahan dalam penyusunan makalah berikutnya.

Banda Aceh,10 oktober 2018

                                                                                                penulis

                                                 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i

DAFTAR ISI.........................................................................................................................ii

DAFTAR TABEL.................................................................................................................iii

DAFTAR GAMBAR...........................................................................................................iiii

          BAB 1 PENDAHULUAN..........................................................................................1

1.1    LATAR BELAKANG..................................................................................................1

1.2    TUJUAN.......................................................................................................................1

1.3    MANFAAT PRAKTIKUM..........................................................................................1

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..................................................................................2

BAB III METODELOGI KERJA..................................................................................3

3.1 WAKTU DAN TEMPAT................................................................................................4

3.2 ALAT DAN BAHAN......................................................................................................4

3.3 CARA KERJA.................................................................................................................5

          BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN....................................................................6

4.1 HASIL PENGAMATAN................................................................................................6

4.2 PEMBAHSAN................................................................................................................6

        BAB V PENUTUP.......................................................................................................7

5.1 SARAN...........................................................................................................................7

5.2KESIMPULAN...............................................................................................................7

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1 alat........................................................................................................................4

Tabel 3.2.2 bahan....................................................................................................................4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1..........................................................................................................12

Gambar 2..........................................................................................................12

Gambar 3..........................................................................................................13

Gambar 4..........................................................................................................13

Gambar 5...........................................................................................................13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang

           Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yangdianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan dating. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi  masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Berdasarkan pertimbangan dan keperluan maka dibentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu  UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Undang-Undang tersebut diketahui bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmupengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2    Tujuan Praktikum

1.3    Manfaat Praktikum

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan wilayah pesisir sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut (UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RI, 2014)).

Masing-masing wilayah berbeda satu dengan yang lain dan berbeda pula permasalahan yang dihadapi, oleh karena itu penanganannya akan berbeda pula. Kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, tersebar dalam berbagai peraturan. perundang-undangan (sektoral) seperti pariwisata, lingkungan, tata ruang, pertanahan, pertambangan, kehutanan dan sebagainya. Akibatnya lembaga atau instansi yang menangani persoalan pesisir dan laut pun cukup beragam. Banyaknya lembaga yang menangani pesisir dan laut berpotensi dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan wewenang antar instansi, dari sudut institusi akan terjadi kegiatan yang saling terkait secara lintas sektoral, tumpang tindih kegiatan, dan makin potensialnya konflik wewenang dan kepentingan tersebut. Seharusnya pemerintah membentuk sistem institusi dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Persoalan tumpang tindih wewenang ini diperjelas oleh Ali, H. Z. (2011). yang menyatakan, hutan mangrove sebagai salah satu potensi di wilayah pesisir, pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ahmad Djunaedi (2002:10)

            Wilayah Pesisir merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisahkan dalam luas wilayah Indonesia, mengingat garis pantai yang dimiliki. Secara umum wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan laut. Apridar, Muhamad Karim, & Suhana. (2011).
            pengelolaan berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pendekatan struktural dan pendekatan subyektif, atau bisa dikatakan pendekatan secara kelembagaan dan pendekatan melalui aspek manusia. Yessy Nurmalasari (2013:13)
            sudah ada program pembangunan yang digulirkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat pesisir, di antaranya program motorisasi, penerapan sistem rantai dingin, dan Protekan 2003 yang merupakan Gerakan Peningkatan Ekspor Perikanan. Namun program tersebut mati seiring dengan bergantinya era pemerintahan.Victor P.H Nikijuluw (2001:3)

        

              BAB III
METODELOGI KERJA

3.1 Waktu Dan Tempat

           

            Waktu dan tempat pelaksanaan praktikum kapita selekta perikanan tangkap di kantor PSDKP lampulo pada hari kamis pukul 10:00 s/d 12:00 betempat di lampulo.

3.2 Alat Dan Bahan

           

            Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum minggu ini adalah sebagai berikut;

3.2.1 Alat

           

No.	Alat	Jumlah
1.	laptop	1
2.	buku	1

 

3.2.2 Bahan

No.	Bahan	Jumlah
1.	slide	Secukupnya

3.3 Cara Kerja

           

            Cara kerja pada praktikum minggu ini adalah sebagai berikut

1.      Mandatangi kantor PSDKP

2.      Memasuki ruang untuk praktikum

3.      Mendengarkan dengan seksama penjelasan atau pengaran dari kepala PSDKP

4.      Pulang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengamatan

Kami mengamati dan mendengarkan penjelasan slide tentang ilegal fishing,IUU fishing, tugas dan fungsi PSDKP dan lain sebagainya

4.2 Pembahasan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 18.306 dan garis pantai terpanjang nomor empat di dunia, yaitu sepanjang 95.181 km. Populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau 60% dari 250 juta penduduk Indonesia. Pusat perkembangan ekonomi juga berkembang di kawasan pesisir. Sayangnya, tingkat pendidikan dan kesejahteraan populasi penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir dan pulau kecil merupakan yang terendah.

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia mempunyai sumber daya hayati yang tinggi. Kontribusi sumberdaya hayati pesisir saat ini terbanyak untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat dari perikanan pesisir dan laut. Kebijakan pengembangan ekonomi padat karya dan berbasis bahan baku serta ekstraktif, menimbulkan kerusakan kawasan pesisir dan pulau kecil akibat kegiatan penambangan mineral, bahan baku konstruksi, reklamasi untuk infrastruktur baru, budidaya perikanan pesisir dan lain-lain. Kegiatan ini sangat mengancam kelestarian dan daya dukung hutan pesisir mangrove, terumbu karang, serta pulau pulau kecil yang merupakan sumber kehidupan masyarakat pesisir sejak lama.

Melihat proyeksi ancaman potensial masa depan serta potensi keragaman hayati yang besar di kawasan pesisir, suatu strategi pendekatan program dengan upaya dukungan kepada masyarakat untuk berdaya dalam mengelola kawasan ekosistem pesisir pulau kecil perlu diambil.

Pengembangan program ketahanan dan diversifikasi pangan menjadi sangat krusial mengingat sumber tradisional protein hewani dari hasil perikanan merupakan sumber pangan yang murah dan melimpah. Pemanfaatan sumber pangan baru dari berbagai sumber daya pesisir yang belum tergali dan bernilai tinggi seperti golongan crustacea, molusca, vertebrata serta vegetasi mangrove, nipah dan sagu perlu digali dan dikembangkan dengan menggunakan tehnologi dan sains.

Selain berpotensi mengembangkan sumber pangan baru, kawasan pesisir juga menyediakan potensi sumber energi terbaharukan dari biomassa mangrove, produk turunan sagu dan nira nipah yang dapat diolah menjadi bioetanol yang melimpah dan siap dimanfaatkan. Hutan pesisir banyak ditumbuhi berbagai jenis species mangrove, bersama dengan hamparan nipah dan sagu yang sangat luas selama ini masih terbatas pemanfaatannya, sehingga dianggap kurang bermanfaat dan cenderung dialihfungsikan menjadi peruntukan lain.

Berbagai potensi bahan kimia dari hasil metabolisme organism laut dapat diekstrak dan disintesa untuk dikembangkan menjadi antibiotika, serta substansi dengan properti anti inflamasi dan anti kanker yang selama ini belum bisa dibuat oleh manusia. Dalam konteks meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, sumber daya laut merupakan komoditi yang beragam, melimpah dan murah.

Ekosistem pesisir dan pulau kecil diciptakan sangat ideal untuk melindungi kawasan tersebut dari ancaman. Hutan sagu, nipah dan mangrove merupakan filter alami penyaring sedimentasi dari darat sehingga melindungai kawasan lamun dan terumbu karang yang rentan terhadap sedimentasi dari kerusakan. Sebaliknya, ancaman intrusi air laut ke darat juga bisa disaring oleh ekosistem hutan mangrove, nipah dan sagu pesisir, sehingga sumber air bersih sumur masyarakat, lahan pertanian dan sawah di pesisir yang merupakan sumber kehidupan masyarakat tidak terganggu.

Fokus program pada ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil adalah:

1. Pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk kemandirian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan program utama meliputi:
• Pengelolaan lestari kawasan pesisir dan laut, revitalisasi pesisir, pemanfaatan keanekaragaman hayati pesisir dan pantai, serta usaha budidaya dan penerapan teknologi tepat guna untuk memberi nilai tambah hasil sumberdaya pesisir dan pantai.
• Pemanfaatan sumberdaya hayati pesisir dan laut untuk sumber energi terbarukan untuk pengembangan model kemandirian energi di Pulau-pulau Kecil.
• Pengembangan potensi ekowisata wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
• Pengembangan usaha kecil penyediaan bahan baku obat berbasis keanekaragaman hayati pesisir dan pantai.
• Sanitasi dan pemeliharaan kawasan sumber air bersih.
2. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan program utama meliputi :
• Rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem mangrove pesisir untuk meningkatkan produktivitas ekosistem mangrove sebagai penyedia sumber pangan masyarakat pesisir.
• Pemanfaatan keanekaragaman hayati ekosistem pesisir untuk energi alternatif.
• Rehabilitasi terumbu karang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
• Peningkatan kualitas lingkungan dan kesadaran hidup sehat, rumah sehat, pencegahan penyakit di desa pesisir

Tugas dan Fungsi

TUGAS:

KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

FUNGSI:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

            Kesimpulan yang didapat pada laporan ini adalah sebagai berikut :

1.      Rehabilitasi dan revitalisasi ekosistem mangrove pesisir untuk meningkatkan produktivitas ekosistem mangrove sebagai penyedia sumber pangan masyarakat pesisir.

2.      KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

3.      kawasan pesisir juga menyediakan potensi sumber energi terbaharukan dari biomassa mangrove, produk turunan sagu dan nira nipah yang dapat diolah menjadi bioetanol yang melimpah dan siap dimanfaatkan

4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan

5.      Wilayah Pesisir merupakan suatu wilayah yang tidak bisa dipisahkan dalam luas wilayah Indonesia, mengingat garis pantai yang dimiliki.

5.2 Saran

            Saran pada praktikum ini adalah semoga kita dapat menghargai waktu dan lebih disiplin lagi untuk praktikum kedepannya dan semoga nilai kami laporan kami tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

            Adisasmita, R. (2006). Perencanaan Kawasan Perairan dan Pantai. Yogyakarta: Graha Ilmu.

            Ali, H. Z. (2011). Metode Penelitian Hukum (3rd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

            Apridar, Muhamad Karim, & Suhana. (2011). Ekonomi Kelautan dan Pesisir (1st ed.). Yogyakarta.

                           Djunaedi, A., & Basuki, N. (2002). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir.

Bogor.

            Nikijuluw, V. P. . (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya Pesisir Secara Terpadu. In Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu (p. 3). Bogor.

            Nurmalasari, Y. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Retrieved from https://www.academia.edu/4504019/jurnal_ yessy?auto=download

             

Regulasi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kecil (RI, 2014

LAMPIRAN

     Gambar 1 kantor PSDKP

   Gambar 2 ruang kerja karyawan PSDKP

                      

 Gambar 3 Halaman belakan kantor PSDKP             Gambar 5 Praktikan YANG MENUNGGU INSTRUKSI                 

        

       Gambar 4 ruang penyuluhan PSDKP